DALAM beberapa pekan belakangan ini, Tri Rismaharini barangkali lebih
mengena dibandingkan dengan pejabat dari tetangga sebelah. DPRD
Surabaya akan merekomendasikan pelengseran wali kota Surabaya itu dari
kursi pemerintah ke Majelis Agung. Kesimpulan ini diambil dalam rapat
paripurna Hak Angket Perwali 56 dan 57 tentang Tarif Reklame.
Pertanyaannya, sesederhana itukah Risma—panggilan akrab ibu yang
disebut-sebut sangat simpatik bagi rakyatnya ini—lengser? Secara
ringkas, Risma mengeluarkan Perwali No 56 dan 57 Tahun 2010 tentang
Kenaikan Pajak Reklame yang dianggap menyusahakan pengusaha reklame. Ini
yang kemudian dijadikan alasan DPRD Surabaya untuk menggunakan Hak
Angket guna menyingkirkan Risma dari Kursi Surabaya 1.
Ada banyak kasus lainnya yang juga dihadapi Risma selain Perwali
tersebut. Penolakannya terhadap pembangunan tol tengah kota tentu tak
akan dilupakan sebagian pihak. Pembangunan tol tengah kota ini kontan
menyita banyak perhatian warga Surabaya. Jika jadi, maka ada lebih dari 5
ribu rumah warga yang bakal tergusur dengan adanya proyek ini.
Gubernur Jatim Pakde Karwo memanggil semua ahli yang berkaitan dengan
proyek ini di Gedung Grahadi. Kesimpulannya, Pakde Karwo menyetujui
pembangunan tol tengah kota selama tidak mengusir rumah warga. Para ahli
teknik dari beberapa universitas di Jawa Timur itupun memberikan
solusi : Tol Tengah Kota dibangun di atas sungai, sehingga tidak
mengutik rumah warga.
Tapi tampaknya hal itu belum cukup menenangkan Risma. Ia tetap
menolak gagasan itu. Mungkin bagi Risma menolak tol tengah kota bukan
hanya karena semata pengusiran rumah warga namun dampaknya pada 10 atau
20 tahun mendatang. Seperti di kota-kota besar lainnya—katakanlah
Jakarta—tol tersebut hanya akan menambah parah kemacetan Surabaya dalam
waktu 10 atau 20 tahun mendatang, bukan masa sekarang.
Selain masalah Perwali, tol tengah kota, RAPBD, ada juga masalah lain
yang dihadapi Risma. Salah satunya pernah diberitakan Kompas.com. Risma
pernah menceritakan sejumlah uang yang harus disetornya ke DPRD.
“Masak setiap event di DPRD harus ada uang. Saya harus ambil dari mana?
Saya tidak mau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan prosedur,” kata
Risma.
Enam dari tujuh fraksi DPRD, termasuk dari PDIP yang mengusungnya, setuju Risma diberhentikan, hanya Fraksi PKS yang menolak.
Drama pelengseran wali kota Surabaya sebentar lagi mungkin selesai.
Menarik, getok palu hakim akan berbunyi seperti apa, dan tampaknya
menyedot segelintir insan yang sudah rindu akan sosok-sosok pemimpin
yang berjuang untuk rakyat. [islampos.com]
Posting Komentar